Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menekankan pentingnya evaluasi terhadap meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ia menyatakan bahwa masalah ini tidak bisa disandarkan pada satu pihak saja.
“Semua pihak harus terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah,” ujar Saan di Kompleks Parlemen pada Selasa, 21 Juli 2026.
Fenomena ini mencatatkan 17 kepala daerah yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait hal ini.
Saan mengingatkan agar kasus-kasus tersebut tidak dijadikan alasan untuk melemahkan sistem demokrasi atau pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem demokrasinya malah jadi masalah ke depannya,” ucapnya.
Politikus dari Partai NasDem ini menganggap bahwa tingginya biaya politik yang sering dikemukakan sebagai alasan korupsi perlu dikaji lebih dalam. Ia meminta agar pemerintah dan semua pihak terkait mengidentifikasi komponen biaya politik yang sebenarnya membebani calon peserta Pilkada.
“Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini harus mulai disisir,” kata Saan.
Meskipun demikian, Saan menekankan bahwa masalah korupsi kepala daerah tidak semata-mata disebabkan oleh mahalnya biaya politik. Integritas, kredibilitas, dan komitmen pemimpin daerah juga sangat berpengaruh.
“Ini mungkin bukan soal biaya politik yang mahal, tapi lebih kepada soal integritas dan kredibilitas kepala daerah untuk menahan hasrat dalam kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kepala daerah harus menjadikan jabatan mereka sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri.
