Jakarta, Maret.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai motor listrik yang terhubung dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendaraan yang pembeliannya menggunakan dana negara ini direncanakan untuk tujuan pelayanan publik, meskipun keputusan pemanfaatan ini masih menunggu hasil penyidikan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa keputusan mengenai penggunaan motor listrik tersebut belum dapat diambil terkait proses penyidikan yang masih berlangsung. “Pemanfaatan motor listrik itu belum dapat diputuskan lantaran masih menunggu perkembangan proses penyidikan,” ujar Agustina.
Sementara itu, beberapa instansi telah diusulkan sebagai calon pengguna kendaraan ini. Agustina menambahkan, “Kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu, seperti KemendukBangga untuk yang layani, penyuluh pertanian, dari guru juga ada,” ucapnya.
Motor listrik tersebut awalnya direncanakan untuk digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, setelah dilakukan kajian, kendaraan itu dinilai tidak terlalu dibutuhkan untuk fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kepala SPPG. “Yang sebenarnya menurut kami yang nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka (Kepala SPPG) kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ,” kata Agustina.
Pihaknya juga telah mempertimbangkan spesifikasi kendaraan yang tersedia untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan instansi. Selain itu, Agustina mengajak pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengajukan permohonan. “Silakan mengajukan, Pak Presiden, silakan ke Kementerian yang sebutuh seperti apa biar nanti dikaji oleh tim dari presiden,” ujarnya.
