Jepang Protes Latihan Tembak China

Jakarta, Maret.id — Jepang secara resmi melayangkan protes diplomatik kepada China menyusul pelaksanaan latihan tembak langsung yang melibatkan kapal-kapal perang China dan Rusia di perairan yang diklaim Tokyo sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) dekat Okinotori pada Minggu (20/7/2026). Pemerintah Jepang menilai aktivitas militer tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan menimbulkan ketegangan dalam kawasan.
Protes Diplomatik Tokyo
Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, mengatakan Tokyo telah menyampaikan keberatan melalui jalur diplomatik resmi karena latihan dinilai menimbulkan risiko terhadap navigasi kapal-kapal di sekitar lokasi latihan. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Selasa (21/7/2026) dan menegaskan Jepang menuntut klarifikasi serta tindakan pencegahan agar keselamatan maritim terjaga.
Tanggapan Beijing
Kementerian Luar Negeri China menolak protes Jepang dan menyatakan keberatan Tokyo tidak berdasar, dengan menegaskan bahwa aktivitas angkatan laut negara itu di laut lepas sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Seorang juru bicara kementerian, yang menanggapi pertanyaan dalam konferensi pers harian, menilai Jepang membesar-besarkan kegiatan yang dianggap sah oleh China.
Militer Jepang menyebut latihan melibatkan sejumlah kapal perang, termasuk dua kapal perusak rudal milik China, satu kapal suplai, serta sebuah fregat Rusia, dan melaksanakan tembakan langsung di sekitar 180 kilometer sebelah barat daya Okinotori. Otoritas setempat menyatakan kapal-kapal di sekitar lokasi telah mendapat peringatan melalui radio sebelum latihan dimulai, namun tetap menilai manuver tersebut berisiko bagi kapal sipil dan jalur pelayaran.
Kejadian ini terjadi di tengah peningkatan patroli gabungan China-Rusia di wilayah laut dan udara sekitar Jepang dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu peningkatan pengawasan dan langkah penguatan pertahanan oleh Tokyo di sejumlah kepulauan. Jepang memperkuat patroli maritim dan udara serta memperketat koordinasi intelijen guna memantau manuver militer asing di kawasan yang diklaimnya.
Sengketa Wilayah dan Dasar Hukum
Salah satu sumber ketegangan yang mendasari adalah perbedaan pandangan mengenai status Okinotori; China menilai Okinotori bukan pulau melainkan karang sehingga menurut Beijing Jepang tidak berhak menetapkan ZEE di sekitarnya berdasarkan ketentuan UNCLOS. Tokyo tetap mempertahankan klaimnya bahwa Okinotori dapat mendukung hak atas ZEE, sehingga sengketa interpretasi hukum maritim menjadi salah satu faktor penyebab perselisihan.
Perbedaan interpretasi ketentuan hukum laut internasional ini menambah kompleksitas diplomasi antara kedua negara, karena keputusan mengenai status geografis dan pengakuan internasional berimplikasi langsung pada hak eksplorasi sumber daya serta kontrol navigasi. Para analis menyebut bahwa penyelesaian teknis seperti verifikasi geografis dan mekanisme hukum internasional berpotensi menjadi jalan keluar, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan dukungan multilateral.
Implikasi Regional dan Reaksi Internasional
Insiden latihan militer gabungan China-Rusia di perairan yang disengketakan berpotensi memperburuk hubungan bilateral Jepang-China yang sebelumnya juga tertekan oleh perbedaan pandangan terkait Taiwan dan keamanan regional. Negara-negara tetangga serta sekutu strategis di kawasan, termasuk yang bergantung pada kebebasan navigasi, memantau perkembangan ini dengan seksama.
Beberapa pengamat keamanan mengatakan eskalasi militer semacam ini dapat mendorong Jepang untuk meningkatkan koordinasi dengan mitra pertahanan dan memperkuat langkah pencegahan di laut terbuka, sementara upaya diplomatik tetap diperlukan untuk meredakan ketegangan. Para pihak diharapkan menahan diri dan memilih jalur dialog untuk mencegah kesalahan perhitungan yang bisa berdampak pada stabilitas regional.
Jepang dan China hingga kini mempertahankan posisi masing-masing; Tokyo menuntut jaminan keselamatan navigasi dan klarifikasi operasional, sedangkan Beijing menegaskan kedaulatan tindakan angkatan lautnya di laut lepas. Pantauan dan komunikasi diplomatik diperkirakan akan terus berlangsung dalam hari-hari mendatang untuk mencari titik temu dan mengurangi risiko insiden serupa.





