Jakarta, Maret.id — Peringatan 30 tahun Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Kabupaten Lamongan dinyatakan sebagai momen refleksi penting, bukan sekadar acara seremonial. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menggarisbawahi bahwa nilai Kudatuli ialah menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
“Demokrasi dibangun melalui keberanian dan pengorbanan,” tegas Dirham. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus terlihat dalam kesejahteraan konkret masyarakat.
Menurutnya, stabilitas dan kemajuan Lamongan dapat dicapai melalui semangat gotong royong dan saling menghormati antar umat beragama. Kehadiran tokoh lintas agama dalam do’a lintas iman menunjukkan bahwa perbedaan adalah kekuatan sosial untuk menjaga kerukunan.
“Generasi muda Lamongan harus kritis dan berani menyuarakan gagasan dengan santun,” imbuh Dirham. Ia menekankan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan aspirasi, sembari mengingatkan bahwa kerukunan bangsa adalah yang utama.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Husen, S.Pd., M.Ag., juga menyoroti peringatan Kudatuli. “Peringatan Kudatuli bukan untuk menyimpan dendam, melainkan menegaskan bahwa kebenaran harus diperjuangkan dan akan menang,” tuturnya.
Husen menekankan perlunya menjaga pilar demokrasi dari kekerasan dan intimidasi. Ia mengajak partai politik dan masyarakat untuk mengawal hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemuka Agama Hindu Lamongan, Mangku Tadi, berpendapat bahwa keterlibatan tokoh agama pada refleksi Kudatuli menyampaikan pesan penting akan dialog kemanusiaan. “Perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk merawat persatuan,” sambungnya.
Semangat perjuangan Kudatuli juga diterjemahkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan dalam kerja legislatif. Ketua Fraksi, Erna Sujarwati, menyatakan bahwa keberpihakan anggaran adalah bukti nyata pengabdian kepada rakyat.
“Kami menolak politik intimidasi. Tugas kami adalah memastikan anggaran daerah berfokus pada keadilan sosial,” tuturnya tegas.
Erna menjelaskan bahwa seluruh anggota fraksi aktif turun ke akar rumput melalui skema “belanja masalah”. Hasil aspirasi tersebut ditindaklanjuti secara konkret melalui regulasi dan pengawasan.
Ia menyatakan beberapa langkah nyata, seperti Perda Perlindungan Peternak dan evaluasi data kemiskinan. Perda tersebut mengakomodasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha peternakan lokal.
“Lamongan 1 Data akan mendorong transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mencegah kebocoran anggaran,” imbuhnya.
Peringatan Kudatuli di Lamongan menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus melayani rakyat, bukan melawan mereka.
