Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil dalam waktu kurang dari sepekan setelah menjabat.
Sudaryono menjelaskan bahwa pembenahan awal adalah penertiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hingga per 27 Juli 2026, BGN telah menutup (suspend) 883 SPPG secara permanen yang diduga tidak memenuhi standar kelayakan.
“Kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN. Dari total tersebut, 98 SPPG berada di Wilayah 1 (Sumatra), 311 di Wilayah 2 (Jawa dan Madura), dan 474 di Wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua).
Ia menambahkan, alasan di balik suspensi tersebut bervariasi, mulai dari persoalan higienitas hingga tidak memenuhi standar operasional yang berlaku. Sudaryono menegaskan bahwa mekanisme penindakan kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Misalnya dulu di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, tidak dibayar,” tegas Sudaryono.
Selain menutup SPPG yang bermasalah, BGN juga turut melakukan penataan sumber daya manusia (SDM). Per 27 Juli 2026, BGN telah memberhentikan 261 pegawai, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
