Evaluasi Pemotongan TKD, Bima Arya Sebut Solusi Pemerintah

Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Pemetaan ini terutama difokuskan pada daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Upaya ini bertujuan untuk mencegah pemecatan atau pemberhentian pegawai di tengah masalah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). “Ya, kami masih terus melakukan pemetaan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji,” kata Bima Arya di Istana Kepresidenan pada Selasa, 28 Juli 2026.
Bima Arya meminta kepada kepala daerah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil langkah pemecatan atau pemberhentian pegawai. “Tentu kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya, sejauh mana kemudian betul-betul darurat, baru kemudian berkomunikasi dan kita akan carikan jalan keluar bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji kebijakan terkait pemotongan TKD. Pembahasan ini dilakukan bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. “Ini masih tetap kita godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan terkait dengan banyak hal,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari penurunan penyaluran TKD yang mulai membebani keuangan pemerintah daerah. Langkah tersebut mencakup efisiensi belanja, percepatan penyaluran dana bagi hasil (DBH), dan pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang betul-betul mengalami kesulitan fiskal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa opsi pertama bagi pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi belanja. “Tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya, maka saya minta kepada daerah untuk melakukan efisiensi dulu,” kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin, 27 Juli 2026.





