Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor hukum. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap sayembara yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menangkap begal. “Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menilai bahwa kepala daerah perlu berinovasi dalam menangani masalah keamanan di wilayah masing-masing. Namun, inovasi tersebut harus tetap mengedepankan sinergi dengan APH. “Jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting,” kata Bima Arya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara kepala daerah, jajaran pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam menjaga ketertiban. “Koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,” papar Bima Arya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mencetuskan sayembara dengan hadiah antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta bagi warga yang dapat menangkap begal dalam keadaan hidup. Sayembara ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aksi begal di Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung Raya. “Saya memberikan sayembara kepada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok, kami siapkan hadiah dari Rp 5 juta sampai Rp 50 juta,” kata Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya, @dedimulyadi71, pada Kamis, 23 Juli 2026.
