Jakarta, Maret.id — Berita tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah unggahan video yang viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun Threads, @agustina.aruan.982, pada Rabu malam, 13 Mei 2026. Dalam video tersebut, Jokowi mengungkapkan pernyataan yang dinilai kontroversial terkait anggaran pengadaan laptop untuk pendidikan.
Pernyataan Jokowi Memicu Reaksi Publik
Dalam video yang diunggah, terlihat Jokowi sedang menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Ia menyebut nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk meminta adanya peningkatan anggaran pengadaan laptop. “Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede,” ucap Jokowi dalam pidato tersebut.
Pernyataan Jokowi ini mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa pernyataannya menunjukkan manipulasi anggaran yang tidak seharusnya. “Dengar kan, apa yang disampaikan oleh beliau ini, jadi layak lah beliau diseret ke pengadilan secara paksa,” tulis pemilik akun Threads yang mengunggah video tersebut, menambahkan bahwa tindakan Jokowi dapat menjadi alasan tuntutan hukum.
Dugaan Korupsi Menghantui Nadiem Makarim
Sementara itu, dalam perkembangan yang berkaitan, JPU diketahui telah menuntut Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem dituntut untuk menjalani pidana penjara selama 18 tahun dan membayar denda sebesar Rp1 miliar. Denda tersebut harus dibayar dalam waktu satu bulan, atau jika tidak, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
Tuntutan ini bukan hanya mencakup pidana penjara dan denda, tetapi juga termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang mencapai total Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Nadiem akan menghadapi hukuman penjara tambahan selama sembilan tahun.
Warisan Anggaran di Bawah Kepemimpinan Jokowi
Jokowi dalam pernyataan tersebut juga mengklaim bahwa anggaran besar untuk pengadaan laptop akan menjadi warisan yang harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. “Jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan gitu. Entah itu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, 02, atau 03. Tapi dimulai dulu,” terang Jokowi.
Pernyataan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kebijakan anggaran di masa depan. Beberapa pihak memperdebatkan apakah anggaran tersebut akan mendukung kemajuan pendidikan atau justru menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. “Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani,” lanjut Jokowi dalam pidatonya.
Kejadian ini menambah catatan panjang terkait kontroversi anggaran di pemerintahan Jokowi. Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya baik dari pihak kepolisian maupun keadilan terkait tuduhan hukum yang dihadapi Nadiem Makarim.
