Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di daerah rawan konflik, termasuk Papua.
Sudaryono menambahkan, sejumlah proyek percontohan telah dilaksanakan dengan melibatkan TNI dan Polri, serta memanfaatkan fasilitas gereja di lokasi yang sulit dijangkau. “Ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya,” kata Sudaryono di kantor BGN, Rabu, 29 Juli 2026.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan semua anak, terutama yang berada di daerah rawan konflik dan wilayah terpencil, mendapatkan asupan gizi yang memadai. “Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi,” ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Sudaryono juga menyatakan bahwa pemerintah sedang memetakan berbagai persoalan di sejumlah daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku untuk menentukan prioritas dalam penanganan. “Terkait Papua dan lain-lain, tidak hanya Papua, semua ada petanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Zulkifli, saat ini ada lebih dari 13.000 titik SPPG dengan kondisi beragam, mulai dari yang sudah selesai dibangun hingga yang masih dalam tahap 80 persen. “Ada titik baru, jumlahnya 13.000 lebih. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian SPPG di wilayah tertinggal, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.
