Netanyahu dan Lindsey Graham Disebut Bersekongkol Melemahkan ICC, Memanas hubungan diplomatik!
Jakarta, Maret.id — Laporan The New York Times mengungkapkan adanya rekaman yang diperoleh sutradara Inggris Alex Holder yang menunjukkan upaya untuk mendiskreditkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjelang Pemilu Amerika Serikat 2024. Rekaman itu, menurut laporan, melibatkan percakapan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengenai strategi politik terkait penyelidikan ICC.
Isi rekaman dan tudingan terhadap ICC
Dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa Netanyahu meminta dukungan surat bipartisan dari senator AS untuk memprotes langkah ICC yang berkaitan dengan dirinya. Diskusi itu, menurut laporan, berisi saran agar isu-isu seputar dugaan pelecehan seksual yang menimpa Jaksa Penuntut Umum ICC, Karim Khan, dimanfaatkan untuk menodai kredibilitas lembaga internasional itu.
Peran senator AS dalam upaya politik
Laporan menyebut Senator Lindsey Graham menghubungi sejumlah senator dari Partai Demokrat, termasuk Richard Blumenthal dan Ben Cardin, untuk meminta dukungan dalam mengirim surat bersama. Graham dilaporkan memberi tahu Netanyahu bahwa kedua senator itu telah setuju untuk bergabung, dan menyatakan “Kita dapatkan mereka berdua” dalam salah satu klip percakapan.
Iming-iming normalisasi dan diplomasi yang disebut
Menurut berkas yang dikutip, Graham meminta Netanyahu untuk menyampaikan ucapan terima kasih pribadi kepada senator-senator Partai Demokrat tersebut dan menyinggung komitmen terhadap proses normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi sebagai bentuk insentif politik. Praktik diplomasi semacam itu, bila benar, menggambarkan bagaimana isu-isu keamanan dan hubungan bilateral bisa disinggung dalam upaya-lobby politik di tingkat senator.
Surat bipartisan dan respons terhadap ICC
Surat bipartisan yang, menurut laporan, dirilis pada 1 November 2024, menyorot dugaan pelanggaran prosedural oleh ICC dan mengangkat tuduhan terhadap pejabat ICC sebagai dasar protes. Dalam isi surat itu juga disebut kritik terhadap keputusan ICC yang diklaim telah membatalkan pertemuan tertentu dengan pejabat Israel sebelum mengeluarkan tindakan hukum.
Surat perintah penangkapan dan posisi ICC
Secara bersamaan, ICC sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza, menurut catatan lembaga internasional tersebut. Isu itu terus menjadi fokus perdebatan internasional dan hukum internasional, dengan klaim dan bantahan yang saling bertentangan.
Karim Khan, Jaksa Penuntut Umum ICC, menurut laporan juga menghadapi tuduhan pelecehan seksual yang dibantahnya secara terbuka. Tuduhan terhadap pejabat penuntut telah memicu perdebatan tentang integritas lembaga dan kebutuhan akan proses investigasi yang transparan.
Pengungkapan rekaman ini berpotensi menambah ketegangan politik menjelang pemilu di AS dan memperumit hubungan antara Ukraina, Amerika Serikat, Israel, dan badan-badan hukum internasional. Para pengamat menilai bahwa apabila bukti-bukti tersebut valid, implikasinya tidak hanya soal kredibilitas lembaga internasional tetapi juga dampak pada kebijakan luar negeri negara-negara terkait.
Para pihak yang disebutkan dalam rekaman dan laporan belum semuanya memberikan pernyataan resmi yang dapat diverifikasi secara luas, sehingga berbagai pihak menyerukan agar seluruh klaim ditangani melalui mekanisme hukum dan investigasi yang independen. Di tingkat publik, kasus ini menambah tekanan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi baik di ranah politik maupun hukum internasional.
