Jakarta, Maret.id — Politik internasional memanas setelah pernyataan politisi Zohran Mamdani yang menyerukan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Netanyahu menanggapi dengan menuduh Mamdani menghasut kebencian dan menegaskan akan tetap melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
Reaksi Netanyahu
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut perintah ICC terhadap dirinya sebagai palsu dan menolak klaim yang ditujukan padanya. Dalam wawancara publik, Netanyahu juga menuduh Mamdani berupaya memecah belah warga di kota tempat ia akan berkunjung.
Dasar Hukum dan Keterbatasan Otoritas Lokal
Surat perintah penangkapan yang menjadi dasar perdebatan itu dikeluarkan ICC pada November 2024 dan juga menimpa mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, baik Amerika Serikat maupun Israel bukan pihak pada ICC, dan hukum federal AS membatasi kerja sama negara bagian atau lokal dengan permintaan dari pengadilan internasional tersebut.
Tanggapan Pejabat AS dan Implikasi Diplomatik
Beberapa tokoh politik di Washington secara tegas menentang peran ICC, sementara figur seperti Senator Marco Rubio menyerukan negara-negara untuk mengurangi dukungan terhadap pengadilan internasional itu. Di tengah perdebatan hukum, politisi lokal meminta tindakan dari pemerintah federal AS agar mempertimbangkan langkah-langkah diplomatik atau hukum dalam menghadapi kunjungan pemimpin asing yang dikenai surat perintah internasional.
Netanyahu dilaporkan melakukan kunjungan ke Washington dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Donald Trump serta menghadiri upacara pemakaman senator yang dianggapnya sebagai teman dekat Israel. Presiden Trump menyampaikan melalui unggahan di media sosial bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap saat berada di wilayah Amerika Serikat.
Kondisi di Gaza dan Kontroversi Internasional
Konflik yang berakar pada serangan kelompok bersenjata pada 7 Oktober 2023 memicu operasi militer besar-besaran di Gaza yang kemudian menjadi sorotan internasional. Otoritas Gaza mengklaim jumlah korban tewas mencapai puluhan ribu, termasuk anak-anak, dan menyebut tindakan militer Israel sebagai tindakan yang patut kecaman internasional, klaim yang dibantah oleh pihak Israel.
Ketegangan antara putusan pengadilan internasional, kewenangan hukum domestik, dan sikap politik membuat isu kunjungan tokoh asing ke wilayah AS menjadi ujian bagi hubungan bilateral dan norma hukum internasional. Perkembangan selanjutnya diperkirakan akan terus dikawal oleh pemerintahan federal AS serta komunitas internasional yang terlibat.
