Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia saat ini berfokus pada prinsip menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam sebuah pernyataan di Istana Negara pada Jumat, 31 Juli 2026. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
“Kita bersyukur bahwa negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang nonblok, non-aligned,” kata Prabowo. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok militer mana pun.
Presiden juga menyatakan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, ia telah menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga. “The good neighborhood. Our policy is the policy we want to be a good neighbors,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara di kawasan melalui rekonsiliasi dan pendekatan dialog. Langkah ini dianggap penting mengingat banyak negara di Asia Tenggara memiliki sejarah sebagai bekas wilayah jajahan dan masih menghadapi masalah perbatasan.
“Saya berusaha ingin memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi,” kata Prabowo. Ia menandaskan bahwa sengketa perbatasan yang diwariskan sejak masa kolonial harus diselesaikan secara damai untuk menghindari potensi konflik.
“Karena bekas jajahan, pertikaian perbatasan ratusan tahun seolah-olah diwarisi oleh kita. Ini yang ingin kita bereskan dengan cara damai,” ujar Prabowo. Meski demikian, ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika ada pihak-pihak yang masih mengedepankan kepentingan masing-masing.
