Jakarta, Maret.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk setiap kabupaten/kota. Dana ini bertujuan untuk memperkuat program paket A, B, dan C dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Alokasi dana tersebut terbagi dengan minimal 60 persen untuk siswa, maksimal 30 persen untuk peningkatan mutu Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat (PKBM), dan maksimal 10 persen untuk monitoring serta evaluasi. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menekankan pentingnya dana ini untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama mengingat sisa angka partisipasi sekolah yang belum optimal di Kalimantan Selatan.
Muhidin mengungkapkan, “Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya. Pada saat yang sama, tantangan pendidikan di daerah ini masih menjadi isu utama, dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun masih berkisar 75 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah anak usia SMA yang tidak mendapatkan pendidikan. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kalimantan Selatan juga terbilang rendah, sekitar 8,81 tahun atau setara dengan tingkat kelas IX SMP. Karenanya, upaya untuk memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah masih merupakan agenda penting bagi pembangunan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, menyampaikan bahwa pendidikan kesetaraan kini dianggap sebagai instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan. “Kami telah menyiapkan basis data anak putus sekolah sebagai dasar penyaluran bantuan,” imbuhnya.
Abdul Rahim menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk PKBM, untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan. “Pendidikan kesetaraan bukan sekadar memberikan ijazah, tetapi juga membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan,” ujar Abdul Rahim.
Dengan alokasi dana ini, harapannya program pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Karena itu, kami ingin memastikan program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Abdul Rahim.
