Jakarta, Maret.id — Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai kebijakan tersebut adalah langkah tepat untuk memastikan subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan MinyaKita memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus tetap tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk operasional program pemerintah,” ujar Netty, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Netty juga menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.
Ia berpendapat bahwa kebijakan BGN yang mewajibkan SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberhasilan program MBG dan perlindungan terhadap produsen pangan domestik.
“Kebijakan ini dapat memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak. Program MBG harus mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi penerima manfaat maupun bagi para pelaku usaha pangan lokal,” imbuh Netty.
Meskipun demikian, Netty mengingatkan agar kebijakan tersebut diiringi dengan tata kelola yang baik. Hal ini penting untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Larangan menggunakan barang bersubsidi harus diikuti dengan sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan kepada seluruh SPPG. Jangan sampai kebijakan yang baik justru berdampak pada terganggunya operasional dapur atau menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak,” tegasnya.
Netty juga mendorong BGN untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Ia menambahkan pentingnya membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran maupun pengadaan bahan pangan.
“Akuntabilitas adalah kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tandas Netty.
