Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga merupakan pengamat politik, Noor, menyampaikan sejumlah pertanyaan mendasar terkait legitimasi keberadaan kabinet bayangan yang belakangan diperkenalkan oleh sejumlah kelompok.
Ia menilai penting untuk menjelaskan struktur dan basis legitimasi politik kabinet tersebut agar dapat diterima di ruang publik. “Dalam sistem ketatanegaraan, kabinet merupakan instrumen yang bekerja di bawah kepemimpinan seorang kepala pemerintahan,” kata Noor.
Noor mengungkapkan, kabinet bayangan seharusnya dipimpin oleh sosok yang jelas dalam konteks kepemimpinan eksekutif. “Ketika kabinet diperkenalkan tanpa menjelaskan siapa pemimpinnya, muncul kesan seolah-olah kabinet lebih dominan dibandingkan figur eksekutif,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa di negara-negara parlementer seperti Inggris, kabinet bayangan dibentuk oleh partai oposisi yang memiliki legitimasi elektoral. Setiap anggota kabinet tersebut memiliki tugas untuk mengawasi kementerian tertentu dengan ketua yang jelas kedudukannya. “Dengan demikian, kritik yang disampaikan memiliki landasan politik serta representasi konstituen yang nyata,” tegas Noor.
Menurut Noor, konteks Indonesia yang menganut sistem presidensial membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang diwakili oleh kabinet bayangan ini. “Pertanyaan berikutnya adalah kabinet bayangan ini sesungguhnya mewakili kalangan mana?” ujar Noor.
Ia juga menunjukkan bahwa jika kelompok ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil atau individu, publik berhak mengetahui representasi mereka. “Basis konstituennya harus jelas,” imbuhnya. Noor menekankan pentingnya legitimasi dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kritik yang konstruktif memerlukan kejelasan dalam struktur, mekanisme kerja, akuntabilitas, serta legitimasi,” ungkapnya. Noor menambahkan, transparansi sangat penting agar kritik yang dibangun dapat diterima publik.
Ia berharap kelompok ini benar-benar berfungsi sebagai ruang intelektual yang konstruktif, bukan sekadar membangun sensasi politik. “Saya berharap mereka berasal dari basis intelektual yang menyusun kritik berbasis riset dan argumen ilmiah,” imbuhnya.
Noor menilai, jika kelompok ini memiliki orientasi untuk memperkaya kualitas kebijakan publik, hal itu akan menjadi kontribusi positif bagi demokrasi Indonesia. “Namun, jika identitas dan legitimasi publiknya tidak jelas, masyarakat wajar mempertanyakan posisi serta otoritas moral mereka,” tutupnya.
