Jakarta, Maret.id — Gelombang kekecewaan dari elemen masyarakat sipil terhadap dinamika politik nasional kembali menimbulkan wacana baru. Setelah wacana Kabinet Bayangan, kini muncul gerakan Parlemen Bayangan yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh sipil dan non-partai politik.
Gerakan ini, yang bernama “Parlemen Bayangan Indonesia Pasti,” dideklarasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap lembaga legislatif resmi seperti DPR, DPD, dan MPR. Mereka menilai lembaga-lembaga ini semakin menjauh dari aspirasi rakyat.
Inisiator gerakan menegaskan bahwa pembentukan presidium adalah langkah konkret untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. “Langkah ini adalah upaya merebut kembali mandat rakyat. DPR, DPD, dan MPR sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kami membentuk presidium parlemen bayangan sebagai jawaban atas ketidakpastian politik,” kata Heru, inisiator gerakan, dalam deklarasinya.
Heru menilai bahwa produk kebijakan dan perundang-undangan yang dihasilkan saat ini didominasi oleh kepentingan oligarki dan partai politik. “Produk DPR lebih pro pada partai politik daripada aspirasi rakyat. Maka, kami merasa tidak perlu lagi membutuhkan institusi kelembagaan yang terwakili dalam wadah parlemen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Parlemen Bayangan hadir untuk merespons ketidakpuasan publik terhadap performa parlemen resmi yang dianggap gagal menjalankan amanat konstitusi. “Parlemen bayangan adalah jawaban dari rakyat terhadap parlemen resmi yang gagal menjalankan amanat konstitusi,” serunya.
Gerakan ini berencana merangkul jejaring nasional yang melibatkan lintas elemen, termasuk akademisi, alumni perguruan tinggi, mantan caleg, mantan relawan, hingga tokoh masyarakat sipil. Presidium Parlemen Bayangan juga akan merumuskan butir-butir teknis terkait revitalisasi mendasar terhadap fungsi DPR dan DPD.
Meski berposisi sebagai pengimbang luar sistem, Heru menyampaikan bahwa pihaknya tetap siap membuka ruang dialog dengan pimpinan lembaga negara maupun kepala negara. “Kami siap bertemu dengan ketua DPR, ketua MPR, bahkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan bahwa parlemen bayangan ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat,” pungkas Heru.
