Jakarta, Maret.id — Praktik survei politik di Indonesia kini mendapat perhatian serius. Kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi metode pengumpulan data.
Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, mengemukakan pendapatnya terkait isu ini. Ia menilai bahwa penggunaan jaringan pengelola survei yang sama oleh sejumlah lembaga berpotensi menciptakan pola hasil survei yang serupa.
“Mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga seringkali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan sebagian lembaga survei menggunakan enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim Arbi.
Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada lembaga survei, tetapi juga melibatkan dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.
“Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” tuturnya.
Muslim menamakan pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik.” Jika dugaan ini benar, ia berpendapat, masalah yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan metodologi penelitian, tetapi juga menyentuh aspek etika demokrasi.
Ia menekankan bahwa survei seharusnya berfungsi sebagai alat ilmiah untuk mencerminkan preferensi masyarakat. Namun, ketika prosesnya tidak independen, survei dapat bertransformasi menjadi alat pembentukan opini publik.
“Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” tegasnya.
