Jakarta, Maret.id — Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkapkan potensi penggunaan data kependudukan berbasis digital yang terus meningkat. Hal ini diutarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2026 yang diadakan di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.
Hingga 31 Desember 2025, terdapat 2.283 lembaga pengguna aktif, yang melampaui target nasional sebanyak 1.300 lembaga. “Jumlah tersebut terdiri atas 1.218 lembaga pusat dan 1.065 lembaga daerah dengan total akses mencapai 2,57 miliar hits,” tutur Teguh.
Secara keseluruhan, sebanyak 7.419 lembaga telah memanfaatkan layanan data kependudukan, dengan total akses menyentuh 18,94 miliar hits. “Perekaman KTP elektronik di bidang pelayanan administrasi kependudukan telah menembus 97,47 persen, atau 206,46 juta jiwa dari total wajib KTP-el sebanyak 211,82 juta jiwa,” imbuhnya.
Teguh menambahkan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 2,48 juta jiwa dibanding tahun lalu. “Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan lainnya juga mencatatkan angka tinggi,” tegasnya.
Rincian dokumen yang diperoleh termasuk Akta Kelahiran 96,02 persen untuk anak usia 0–4 tahun, Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 47,28 juta, Akta Perkawinan 90,30 juta, Akta Perceraian 3,33 juta, serta Akta Kematian 100 persen dari penduduk yang dilaporkan meninggal dunia.
Dalam langkah transformasi digital, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah meningkat, mencapai 17,56 juta aktivasi, mewakili 8,29 persen dari wajib KTP-el. “Ini bertambah lebih dari 4,25 juta aktivasi dibanding tahun lalu,” kata Teguh.
Teguh juga menjelaskan bahwa untuk mendukung pemanfaatan data yang tinggi, Ditjen Dukcapil terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi. “Ini termasuk penambahan kapasitas data center dan penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat,” sambungnya.
“Penguatan tidak hanya mencakup infrastruktur tetapi juga aspek keamanan informasi, dengan replikasi perangkat keras dan peningkatan keamanan domain,” tuturnya lebih lanjut.
Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), layanan tanggap bencana dan inklusi disabilitas pada 2025 hingga pertengahan 2026 berhasil menerbitkan lebih dari 852 ribu dokumen administrasi penduduk. Layanan bagi WNI di luar negeri juga menjangkau ribuan pemohon di berbagai kantor perwakilan RI.
