Jakarta, Maret.id — Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menduga adanya serangan balik terhadap kebijakan pembenahan yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Dody.
Trubus mencermati bahwa pemberitaan terkait Dody muncul secara masif dengan sejumlah informasi yang belum terverifikasi. Ia menilai hal tersebut mengindikasikan adanya perlawanan terhadap kebijakan yang baru diterapkan. “Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat,” tuturnya.
Beberapa isu yang beredar mengenai Dody melibatkan rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody telah menolak tuduhan ini dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu tersebut.
Trubus berpendapat bahwa serangan ini mungkin berasal dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh proyek infrastruktur. Ia mencatat, “Mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur.”
Namun, dugaan ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Hingga kini, belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu tersebut terorganisir oleh jaringan atau kelompok tertentu.
Selain itu, Trubus mencurigai bahwa isu-isu tersebut bisa saja dibantu oleh orang-orang lama di Kementerian PU. Ia mengaitkannya dengan langkah Dody yang memperketat kedisiplinan dan merombak susunan di dalam kementerian.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring. “Ada sekitar 3.000-an (pegawai) yang terindikasi judi,” tegasnya.
Trubus menyerukan perlunya pembenahan serius di Kementerian PU, yang mencakup rotasi pejabat, terutama mereka yang sudah lama menduduki jabatan strategis. “Perombakan perlu menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu,” imbuhnya.
Ia mencontohkan proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, yang mengalami dugaan penyimpangan. Trubus percaya, pencegahan terhadap masalah tersebut harus dilakukan untuk menghindari hal serupa di masa depan.
Trubus juga menekankan bahwa perubahan struktur tidak dapat hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody perlu membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan secara menyeluruh. “Menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya,” katanya.
Tim ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil berdasarkan bukti yang valid. “Setiap keputusan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Pentingnya tim khusus juga untuk menelusuri pola pengadaan proyek. Pemeriksaan mesti mencakup pola pemenang tender, keterkaitan antarperusahaan, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus mengingatkan bahwa mafia infrastruktur sering kali memiliki jaringan yang luas, melibatkan pejabat, kontraktor, dan broker proyek. “Mereka mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat,” ucapnya.
Menurutnya, pembersihan di Kementerian PU bisa tercapai dengan kemauan politik yang kuat. “Ini kan tergantung political will,” katanya.
Ia menilai dukungan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi ekstrem penting agar perombakan di kementerian tersebut tidak terhambat oleh tekanan dari pihak berkepentingan. “Mestinya Presiden mensupport itu.”
Trubus mengisyaratkan bahwa Dody, sebagai pembantu presiden, sudah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo. “Ya mestinya sudah ada dukungan,” pungkasnya.
