Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi kebijakan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan energi yang lebih bersih, murah, aman, praktis, dan efisien bagi rumah tangga.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG, sehingga bisa memperkuat ketahanan energi nasional,” ucap Qodari di kantornya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Qodari, Jargas berbeda dengan LPG. Sistem ini mengalirkan gas bumi langsung ke rumah tangga melalui pipa. “Gas yang digunakan telah melalui proses pemurnian, kemudian dialirkan secara terus-menerus hingga ke rumah pelanggan, sehingga pengguna tidak lagi bergantung pada tabung gas,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa LPG terdiri atas propana dan butana. LPG disimpan dalam tabung bertekanan, yang memerlukan proses pengisian dan penggantian secara berkala. “Gas pada Jargas dialirkan terus-menerus lewat jaringan pipa, mirip seperti air PAM,” kata Qodari.
Pembangunan Jargas berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sedang diperluas di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini juga ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pemerintah mendorong pengembangan Jargas untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, serta menyediakan sumber energi rumah tangga yang lebih praktis dan berkelanjutan,” tuturnya. Qodari menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran bagi masyarakat.
