Jakarta, Maret.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 kepada empat kementerian/lembaga (K/L) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Keempat instansi yang menerima laporan tersebut adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin). Mereka berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa audit keuangan memiliki tujuan lebih dari sekadar meraih WTP. “Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, dalam tata kelola, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) harus diaplikasikan. Sumber daya Kementerian dan Lembaga, seperti keuangan negara, SDM, aset, kebijakan, dan sumber daya lainnya, seharusnya memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. “Peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0. Ini mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. “Kedua model tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Namun, dia mencatat bahwa terdapat enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0. Tantangan tersebut mencakup kematangan transformasi digital yang belum merata, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence, integritas tata kelola yang masih rendah, kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan, serta isu keamanan siber dan kolaborasi.
