Jakarta, Maret.id — Koalisi kiri “Sumar” telah mengajukan usulan tidak mengikat kepada Kongres Deputi Spanyol. Usulan tersebut menyerukan peninjauan atas keterlibatan Maroko dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2030.
Dukungan untuk usulan ini datang dari tiga anggota parlemen dari Partai Kiri Bersatu (Izquierda Unida), yang merupakan bagian dari koalisi Sumar, dan seorang anggota parlemen perempuan. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar “El Mundo” dari Spanyol.
Koalisi juga meminta pemerintah Spanyol untuk mengirim surat resmi kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol, serta pemerintah Portugal. Tujuannya adalah menuntut evaluasi khusus terhadap model penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 yang ada saat ini.
Dalam usulan tersebut, ditegaskan bahwa menjadi tuan rumah turnamen internasional memerlukan penggunaan sumber daya publik dan investasi besar. Hal ini juga berpengaruh pada citra negara-negara tuan rumah di tingkat global, yang harus berkomitmen pada hak asasi manusia dan hukum internasional.
Koalisi Sumar mendesak pemerintah Spanyol untuk bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Spanyol. Mereka ingin meninjau kepatuhan terhadap statuta dan kebijakan hak asasi manusia FIFA serta menyusun kajian independen tentang risiko hak asasi manusia di negara-negara tuan rumah.
Usulan tersebut juga mencakup penilaian dampak peristiwa di perbatasan Ceuta terhadap komitmen hak asasi manusia yang berkaitan dengan turnamen. Ini disertai dengan langkah-langkah tambahan jika terbukti terjadi pelanggaran berat.
Langkah koalisi Sumar ini selaras dengan sikap partai “Livre” dari Portugal, yang juga meminta peninjauan kembali keterlibatan Maroko dalam Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.
Sebagai reaksi terhadap isu ini, Piala Dunia 2030 mulai menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap agar penyelenggaraan ini tidak hanya menjadi ajang adu skill pemain, tetapi juga menghormati hak asasi manusia di setiap negara tuan rumah.
