Jakarta, Maret.id — Maraknya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode utama untuk deposit judi online telah menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini menuntut adanya perubahan strategi dalam upaya pemberantasan praktik perjudian.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa QRIS mendominasi transaksi deposit judi online pada Semester I 2026. Total nilai deposit mencapai Rp12,36 triliun, yang merupakan 56,04 persen dari total deposit, dengan frekuensi mencapai 198,77 juta transaksi atau sekitar 87,66 persen dari keseluruhan transaksi deposit.
PPATK menegaskan bahwa QRIS bukanlah alat yang bermasalah. Sebaliknya, QRIS disalahgunakan melalui merchant fiktif untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan, mengemukakan bahwa pemblokiran situs tidak cukup efektif jika aliran dana ke jaringan judi daring masih berlanjut.
“Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk,” kata Nico dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis 6 Agustus 2026. Dia menekankan perlunya penguatan pengawasan transaksi digital dan koordinasi antar berbagai lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Polri, dan penyelenggara sistem pembayaran.
Nico juga mengungkapkan bahwa bandar judi online kini menawarkan deposit dengan nominal sangat kecil melalui QRIS, yang berpotensi menjangkau kelompok rentan. “Apalagi ada temuan bandar judi daring kini menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak,” imbuhnya.
Menurutnya, nominal deposit yang kecil dapat menurunkan hambatan psikologis bagi masyarakat untuk mencoba berjudi. Jika dilakukan secara berulang, transaksi ini berpotensi menggerus pengeluaran rumah tangga. “Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” tegas Nico.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk membangun sistem pertukaran data lintas lembaga secara real time. Dia juga menyerukan agar verifikasi merchant penerima QRIS diperketat, deteksi transaksi mencurigakan ditingkatkan, dan tindakan tegas diambil terhadap rekening penampung serta jaringan pinjaman daring ilegal yang berhubungan dengan ekosistem perjudian. “Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi,” pungkas Nico.
