Jakarta, Maret.id — Persatuan Ummat Islam (PUI) menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menghentikan polemik tidak produktif dan mengalihkan perhatian pada agenda pembangunan nasional.
Seruan ini disampaikan di tengah maraknya spekulasi mengenai pergantian Kapolri, termasuk beredarnya kabar adanya Surat Presiden (Surpres) yang telah dibantah oleh DPR.
Wakil Ketua Umum PUI, Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa dengan penegasan DPR yang menyatakan belum menerima Surpres pergantian Kapolri, ruang publik seharusnya tidak lagi dipenuhi oleh spekulasi yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintah.
“Energi bangsa jangan habis untuk membahas isu-isu liar yang belum memiliki kepastian,” ujar Irfan Ahmad Fauzi kepada wartawan.
Ia menyampaikan bahwa perhatian publik seharusnya diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi agenda yang harus didorong.
“Jangan sampai perhatian pemerintah dan masyarakat terpecah oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Rakyat lebih membutuhkan hasil kerja nyata daripada perdebatan yang tidak produktif,” imbuhnya.
Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan dengan optimal.
Ia menambahkan bahwa pengangkatan atau pergantian Kapolri merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Tidak perlu membangun berbagai spekulasi yang justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” tegas Raizal.
