Politik

Bromo Hangus 60 Hektare, DPR Desak Mitigasi Karhutla Kemenhut

Jakarta, Maret.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini menjadi sorotan DPR. Sekitar 60 hektare lahan terbakar, memicu desakan untuk memperkuat sistem mitigasi dan deteksi dini dari pihak pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera mengambil langkah antisipasi. Ia menegaskan pentingnya tindakan preventif yang tidak hanya berfokus pada kebakaran di Bromo, tetapi juga mencegah kejadian serupa di kawasan hutan lainnya.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut, luas area kebakaran selama Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hindun mengingatkan pemerintah tentang fenomena iklim seperti El Nino yang dapat memicu kekeringan yang ekstrem. Ia menekankan perlunya sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih proaktif, agar tindakan dapat diambil sebelum api meluas.

“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun kepada wartawan pada Kamis, 7 Agustus 2026.

Dia menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas dalam tata kelola kehutanan. Menurutnya, Kemenhut perlu mengoptimalkan patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot), serta kesiapan peralatan pemadaman dan edukasi mitigasi untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan,” tegasnya.

Hindun juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, dan kelompok relawan lokal. Ia mencatat kolaborasi ini penting untuk melaksanakan deteksi dini dan penanganan karhutla secara cepat dan efektif.

“Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button