Jakarta, Maret.id — Penetapan kepengurusan baru DPP Petani NasDem untuk periode 2026-2029 telah resmi diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) DPP Partai NasDem Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026.
Penyerahan SK ini menandai awal dari kepengurusan yang berfokus pada penguatan peran petani dalam ketahanan pangan nasional. Arif, yang ditunjuk sebagai pemimpin DPP Petani NasDem, menyatakan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh beserta seluruh jajaran DPP Partai NasDem atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin DPP Petani NasDem,” tuturnya. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan petani di Indonesia.
Legislator dari daerah pemilihan Banten I ini menekankan bahwa Petani NasDem akan menjadi wadah perjuangan bagi petani di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kolaborasi dan inovasi. “Kami akan berjuang bersama petani Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Arif menambahkan bahwa tanggung jawab ketahanan pangan tidak hanya ada di pundak pemerintah, tetapi juga semua elemen bangsa. “Tantangan sektor pertanian ke depan membutuhkan organisasi yang mampu menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” sambungnya.
Kepengurusan baru ini berencana melakukan konsolidasi hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. “Petani NasDem akan bergerak bersama di seluruh Indonesia untuk membangun organisasi yang kuat dari pusat hingga daerah,” kata Arif.
Ia menekankan bahwa mereka akan mendampingi petani, memperjuangkan akses kepada pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta memperluas akses pasar. “Petani NasDem hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kemajuan sektor pertanian Indonesia,” imbuh Arif.
Melalui kepengurusan 2026-2029, DPP Petani NasDem menargetkan organisasi ini dapat beroperasi secara adaptif, profesional, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi petani. Sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor usaha juga akan diperkuat untuk menciptakan pertanian Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
