Jakarta, Maret.id — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) akan merayakan ulang tahun yang ke-46 pada 17 Mei 2026. Sejak didirikan, lembaga ini telah memegang peran krusial dalam pengembangan literasi di Indonesia serta pelestarian warisan intelektual bangsa.
Transformasi Menuju Pusat Informasi Modern
Seiring dengan perkembangan zaman, Perpusnas bertransformasi menjadi pusat informasi yang modern dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Saat ini, keberadaan Perpusnas tidak hanya terbatas pada penyimpanan buku, tetapi juga termasuk ruang edukasi, riset, hingga pelestarian naskah.
Selama perjalanan panjangnya, Perpusnas memiliki riwayat yang kaya terkait dengan perkembangan perpustakaan di Indonesia. Sejarah ini meliputi berbagai fase, dimulai dari masa kolonial hingga pembentukan resmi sebagai lembaga nasional.
Sejarah Perjalanan Perpustakaan Nasional
Perjalanan Perpusnas dimulai dari pendirian Bataviaasch Genootschap pada 24 April 1778, yang menjadi cikal bakal lembaga tersebut. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), perpustakaan ini dikenal dengan nama Perpoestakaan Moesioem.
Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga resmi didirikan pada tanggal 17 Mei 1980 dengan pencanangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Pada saat itu, lembaga ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dan merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta.
Keempat perpustakaan yang menjadi bagian dari Perpusnas adalah Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, serta bidang Bibliografi dan Deposit.
Pendirian dan Pengembangan Gedung Perpusnas
Meski secara resmi berdiri pada pertengahan tahun 1980, fisik integrasi perpustakaan baru terlaksana pada Januari 1981. Pada tahun 1987, Perpusnas masih berlokasi di tiga tempat terpisah di Jakarta. Di saat itu, Mastini Hardjoprakoso adalah kepala Perpustakaan Nasional yang menjabat setelah sebelumnya memimpin Perpustakaan Museum Nasional.
Dengan upaya Yayasan Harapan Kita, yang dipimpin oleh Ibu Tien Suharto, Perpusnas mendapatkan sumbangan lahan yang luas dan gedung baru berlantai sembilan di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dikenal sebagai bekas sekolah HBS yang merupakan yang pertama di Indonesia pada masa kolonial.
Setelah renovasi, gedung ini menjadi kantor utama dan perpustakaan yang sebenarnya. Dengan adanya gedung baru, semua kegiatan Perpusnas dapat terpusat di satu lokasi, yang sebelumnya tersebar di berbagai tempat. Peresmian kompleks baru Perpusnas dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1989 oleh Presiden dan Ibu Tien Suharto.
Seiring dengan perkembangan tersebut, Perpustakaan Nasional juga mengalami perubahan status kelembagaan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada tanggal 6 Maret 1989. Status baru ini membantu Perpusnas untuk berfungsi lebih optimal bagi masyarakat.
Saat penggabungan tersebut, jumlah koleksi perpustakaan tercatat mencapai sekitar 600 ribu eksemplar dengan dukungan sekitar 500 karyawan. Hingga Desember 1999, jumlah koleksi ini meningkat drastis menjadi sekitar 1,1 juta eks, dengan 700 karyawan yang berkontribusi.
Penerapan Layanan Prima kepada Masyarakat
Dengan semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab, Perpusnas menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 untuk menyempurnakan susunan organisasi dan fungsi. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap era globalisasi informasi yang terus berkembang.
Perpustakaan Nasional kini melayani masyarakat dari berbagai kalangan tanpa batasan. Koleksinya bersifat terbuka, tetapi tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan ini dirancang tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka masyarakat.
Melalui transformasi dan dedikasi yang terus menerus, Perpusnas RI berkomitmen untuk menjadi pusat informasi yang aksesibel dan relevan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
