Jakarta, Maret.id — Sebanyak 11 kementerian dan lembaga telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini diharapkan tidak menjadi alasan untuk merasa puas terlalu cepat.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ucap Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan adalah instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Keberhasilan ini menandakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. “Capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, bukan sekadar memenuhi target administratif,” ucap Nyoman saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Dalam LHP yang disampaikan, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern.
“Hingga peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak,” kata Nyoman. BPK juga mendorong seluruh entitas untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.
