Jakarta, Maret.id — Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif yang harus tetap dijaga.
“Kerja sama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat dapat dilakukan, tetapi itu tidak otomatis berarti Indonesia menjadi bagian dari strategi containment terhadap China,” tegas Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik.
Amir menilai Indonesia dapat memperoleh keuntungan strategis dengan menjalin hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan. Kerja sama dengan Amerika Serikat dapat fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan, latihan militer, keamanan maritim, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Indonesia juga harus mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan China serta memperkuat kerja sama dengan Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Rusia, dan negara-negara Eropa. “Kekuatan Indonesia bukan pada keberpihakan kepada satu kekuatan, melainkan pada kemampuan menjaga ruang gerak strategis,” tutur Amir.
Posisi geografis Indonesia menjadi faktor penting dalam meningkatnya perhatian negara-negara besar. Jalur-jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menghubungkan kawasan Samudra Hindia dengan Pasifik.
Amir menjelaskan, keamanan jalur tersebut berdampak pada perdagangan global, energi, rantai pasok, dan mobilitas militer. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi terlibat dalam isu keamanan maritim.
“Indonesia harus memiliki kemampuan mengetahui apa yang terjadi di wilayah lautnya sendiri. Itu bagian dari kedaulatan,” kata Amir. Ia menambahkan bahwa kerja sama dapat diarahkan pada peningkatan maritime domain awareness, pengawasan laut, keamanan jalur pelayaran, pencarian dan penyelamatan, serta penanggulangan ancaman lintas batas.
Amir juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan modern tidak selalu berbentuk perang terbuka. Ancaman bisa muncul melalui serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur, tekanan ekonomi, gangguan rantai pasok, serta keamanan enerji.
Karena itu, pembicaraan pertahanan bilateral seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembelian alat utama sistem persenjataan. “Indonesia harus melihat kerja sama pertahanan sebagai pembangunan ekosistem pertahanan nasional, bukan hanya sebagai transaksi pembelian senjata,” ujarnya.
Ia mendorong agar kerja sama pertahanan diarahkan pada transfer teknologi, penguatan industri pertahanan nasional, peningkatan kemampuan intelijen, keamanan siber, satelit, sistem komunikasi, pengawasan maritim, dan pengembangan sumber daya manusia.
