Kemenko Polkam, BSSN dan Telkom Kolaborasi Lawan Ancaman Kuantum

Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mempercepat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi ancaman keamanan siber akibat perkembangan teknologi komputasi kuantum. Ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Pertemuan ini diorganisir oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan PT Telkom Indonesia. Rapat ini juga melibatkan akademisi, pelaku industri, serta komunitas keamanan siber untuk memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era pascakuantum.
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.). Hadir pula Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, serta perwakilan kementerian dan lembaga negara.
Dalam pertemuan tersebut, Eko Dono Indarto menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi era komputasi kuantum sebagai agenda strategis nasional. “Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas,” ucap Eko.
Komputer kuantum diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam kemampuan komputasi, yang bisa membuka berbagai inovasi dan transformasi digital. Namun, teknologi ini juga dapat melemahkan sistem kriptografi yang selama ini melindungi transaksi digital dan data strategis.
Forum menghasilkan sejumlah langkah prioritas, termasuk penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography dan penguatan perlindungan data dengan kerahasiaan tinggi. Selain itu, diusulkan pembentukan National Quantum Center untuk kolaborasi dalam riset dan pengembangan teknologi kuantum.
Marsma TNI Budi Eko Pratomo dan Marsma TNI Agus Pandu Purnama juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan nasional bisa terintegrasi. “Keamanan siber adalah fondasi utama keberhasilan transformasi digital,” ujar Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan.





