Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau dikenal sebagai Gus Yaqut, didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan terkait pengalihan dan penetapan pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp622,09 miliar,” ujar pihak JPU.
Surat dakwaan KPK dengan Nomor: 71/TUT.01.04/24/07/2026 dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, pada 11 Agustus 2026.
“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 622.090.207.166,” tambah jaksa, merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Yaqut dituduh menetapkan pembagian kuota haji tambahan 2024 secara sepihak dengan skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Pembagian ini melanggar Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019, yang memandatkan alokasi kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota.
Dalam skema ini, Yaqut diduga mengakomodasi jemaah tanpa masa tunggu dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). “Tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas jaksa.
Dari praktik tersebut, Yaqut didakwa memperkaya diri sebesar USD271.500, atau setara Rp4,2 miliar. Ia bersama Staf Khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz, diyakini juga memperkaya diri dan menyebabkan kerugian bagi sejumlah pejabat Kemenag serta pengurus asosiasi.
Yaqut juga diduga menyiapkan dana sebesar USD1.000.000 melalui Staf Khususnya untuk mempengaruhi hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI 2024.
Kasus ini menarik perhatian publik dan dapat menimbulkan dampak signifikan bagi Kementerian Agama serta penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
