Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto diharapkan memanfaatkan momentum menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk melakukan koreksi dan restorasi terhadap berbagai isu dalam tata kelola negara.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menggarisbawahi sejumlah persoalan penting, termasuk relasi kekuasaan, sistem pemerintahan, pemilu, penegakan hukum, dan kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Amir menekankan perlunya pemahaman ulang terhadap sejarah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru oleh para pejabat, termasuk anggota TNI dan Polri. Ia mengingatkan untuk tidak melupakan pelajaran dari peristiwa 1965 dan proses peralihan kekuasaan yang terjadi di masa lalu.
Amir juga menyoroti posisi presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Prabowo harus mengaktualisasikan gagasan-gagasan yang pernah dituangkan dalam buku ‘Paradoks Indonesia dan Solusinya’ ke dalam kebijakan pemerintahan,” sambung Amir.
Ia menjelaskan bahwa ideologi politik seharusnya berpijak pada UUD 1945, termasuk amanat Pasal 33 mengenai perekonomian nasional. Menurutnya, perlu adanya aturan yang lebih jelas terkait bentuk konkret asas kekeluargaan dalam perekonomian.
Amir juga mengkritik gagasan Koperasi Desa Merah Putih jika hanya dilaksanakan sebagai program distribusi dana tanpa konsep yang matang. “Jangan sampai disebut Koperasi Desa Merah Putih, tetapi masyarakat hanya diberi uang untuk membuat koperasi, sementara bupati dan gubernur tidak mengetahui secara jelas prosesnya,” tegas Amir.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa konsep koperasi sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, seperti koperasi kehutanan dan koperasi nelayan, untuk menghindari pendekatan yang seragam di seluruh wilayah.
