Jakarta, Maret.id — Masalah kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi tantangan nyata bagi sebagian warga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Situasi sulit ini salah satunya dialami oleh Mbah Tumisah berusia 78 tahun, warga Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, yang terletak di tenggara pusat pemerintahan Sidoarjo.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbah Tumisah tinggal bersama cucunya, Guntur Adi Putra, yang saat ini duduk di kelas 11 di SMK Walisongo, Pasuruan.
Karena Guntur belum bekerja, Mbah Tumisah harus berjuang keras agar dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka.
Selain itu, Mbah Tumisah juga terbebani biaya pendidikan cucunya yang mencapai jutaan rupiah, yang selama ini dibayar secara mencicil dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Kondisi yang dialami Mbah Tumisah menarik perhatian anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Kasipah. Ia mengunjungi kediaman Mbah Tumisah pada Jumat (14/8/2026).
“Saat mendapatkan informasi ini, saya segera berkoordinasi dengan BAZNAS Sidoarjo dan pihak terkait untuk melihat langsung kondisi yang bersangkutan. Dan memang benar, faktanya cukup memprihatinkan,” kata Kasipah.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Mbah Tumisah terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, jumlah bantuan yang diterima jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan hidup dua orang, apalagi untuk biaya sekolah.
Merespons kondisi tersebut, BAZNAS Sidoarjo memberikan bantuan dana darurat awal sebesar Rp 500.000 untuk kebutuhan harian Mbah Tumisah.
Ke depannya, BAZNAS akan berupaya agar Mbah Tumisah terdaftar sebagai penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) secara berkala setiap bulannya.
Terkait tunggakan biaya sekolah Guntur, Kasipah menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, untuk mencari solusi.
Ia juga menyoroti fenomena warga miskin terpaksa memilih sekolah swasta di Jabon akibat minimnya fasilitas pendidikan negeri.
“Di Jabon hanya ada satu SMKN, sedangkan jumlah lulusan SMP sangat banyak sehingga tidak tertampung. Ini yang membuat banyak warga miskin di Jabon terpaksa memilih sekolah swasta di luar daerah, yang berujung pada masalah biaya pendidikan,” tegas Kasipah.
