Jakarta, Maret.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif dan merugi. Sejak awal masa jabatannya, 290 dari 1.074 BUMN telah ditutup.
“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa penutupan 290 BUMN tersebut berhasil menghemat biaya operasional hingga Rp50 triliun. Penghematan ini mencakup gaji direksi, biaya perjalanan dinas, serta sewa gedung dan mobil.
“Di samping perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan penutupan sekitar 750 BUMN yang tidak produktif hingga akhir tahun 2026. Prabowo menyatakan keinginannya agar jumlah BUMN tidak melebihi 300.
“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif yang akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ucapnya.
Prabowo menekankan bahwa dana yang dihemat bisa digunakan untuk berbagai proyek lain, seperti renovasi sekolah dan pembangunan puskesmas.
“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan Danantara. Ia mengusulkan pembentukan badan ad hoc untuk meneliti jajaran direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang. Mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi Majelis dan DPR. Saya akan minta bila perlu kita memberikan amnesti khusus bagi mereka yang tobat dan mengakui kesalahan,” ujar Prabowo.
