Jakarta, Maret.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan pentingnya penerapan konsep Green Democracy dalam menciptakan paradigma pembangunan politik yang berkelanjutan.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengemukakan gagasan ini dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Sultan mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk biaya demokrasi yang tinggi, bonus demografi yang signifikan, serta ancaman perubahan iklim. “Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Democracy,” tutur Sultan.
Ia menekankan bahwa pembangunan politik harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Konsep Green Democracy diperlukan agar kemajuan saat ini tidak mengorbankan generasi mendatang dengan beban ekologis. Sultan juga menilai bahwa demokrasi Indonesia harus lebih efisien untuk mencetak lebih banyak negarawan.
Di sisi lain, konsep ini diharapkan dapat mengelola bonus demografi yang besar. Sultan melihat jumlah penduduk usia produktif sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. “Melalui paradigma Green Democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban, tetapi menjadi peluang,” tegasnya.
Sultan menambahkan bahwa DPD RI terus memperkuat peran daerah melalui fungsi legislasi. Ia mengapresiasi DPR RI atas penetapan Program Legislasi Nasional yang mengakomodasi sejumlah RUU usulan DPD RI.
Beberapa RUU yang dibahas antara lain mencakup RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, dan RUU tentang Masyarakat Adat. Sultan menegaskan bahwa RUU tersebut merupakan bagian dari agenda Green Legislation yang diusung DPD RI.
“Semua Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung,” tutup Sultan.
