Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembersihan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mencatat banyak BUMN yang beroperasi tanpa bertanggung jawab terhadap kepentingan bangsa.
“BUMN-BUMN ini kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ungkap Prabowo saat pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut masalah-masalah BUMN selama 30 tahun terakhir. “Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus direksi 30 tahun ke belakang, mungkin,” ujarnya.
Ia juga mempertimbangkan opsi pemberian amnesti bagi individu yang mengakui kesalahan dan menunjukkan niat untuk memperbaiki diri. “Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti banyak BUMN yang tidak produktif serta terus mengalami kerugian. “Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, laporannya untung, ngarang saja itu untungnya,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa kondisi demikian dapat memengaruhi kerja sama BUMN dengan perusahaan asing. Pemerintah berkomitmen untuk mengeliminasi praktik yang merugikan negara.
Ia menjelaskan langkah pemerintah dalam menata jumlah BUMN. “Pemerintah menargetkan hanya mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat,” tutup Prabowo.
