Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pidato Presiden Prabowo Subianto kali ini bukan sekadar pidato politik. Ia mencatat bahwa itu merupakan laporan pertanggungjawaban politik kepada rakyat yang didukung oleh capaian konkret dan angka-angka kinerja pemerintahan.
“Iya, saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan hanya karena pidatonya bagus secara retorika, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur,” tutur Iwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ia juga mencatat bahwa pidato Presiden ini tidak mengandung blunder atau kata-kata kontroversial yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Iwan adalah perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah perbaikan laporan, laba BUMN tahun 2024 tercatat sekitar Rp186 triliun. Pada tahun 2025, laba BUMN meningkat menjadi sekitar Rp326 triliun, tumbuh sekitar 75,3 persen.
“Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan,” jelas Iwan. Ia menegaskan bahwa angka ini mencerminkan bahwa aset negara dapat dikelola dengan lebih produktif.
Pada sisi penerimaan negara, dividen BUMN tahun 2024 mencapai Rp85,5 triliun. Iwan menilai angka tersebut menunjukkan bahwa BUMN berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan nasional, bukan hanya sebagai korporasi negara.
Menurut Iwan, pesan penting lain dari pidato Presiden adalah keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi atas data, tata kelola, dan kinerja institusi negara. “Presiden sedang membangun budaya pemerintahan yang tidak boleh puas dengan angka di atas kertas,” imbuh Iwan. Ia menekankan bahwa jika ada yang perlu dikoreksi, hal itu harus dilakukan.
Ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo, menurut Iwan, tidak boleh hanya dilihat dari popularitas kebijakan. Ini juga harus mencakup peningkatan penerimaan, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat bagi masyarakat.
Iwan juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. “MBG adalah investasi manusia. Pemerintah berusaha memutus rantai masalah stunting dan kekurangan gizi,” tambahnya.
Ia melihat benang merah dari pidato Presiden Prabowo adalah gagasan mengenai kemandirian nasional. Kemandirian itu tercermin dalam dorongan terhadap industrialisasi, hilirisasi, serta penguatan BUMN.
“Presiden ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi negara yang memproduksi dan mengolah, memiliki teknologi, serta menikmati hasil kekayaan alamnya,” jelas Iwan.
Ia menegaskan bahwa arah tersebut sangat relevan dengan tantangan geopolitik dan ekonomi global yang kian tidak pasti. Iwan juga mengingatkan bahwa pidato kenegaraan seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi tolok ukur untuk kinerja pemerintah ke depan.
“Hari ini, Presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih dan mengukur berbagai indikator ekonomi,” tegas Iwan.
Ia menyimpulkan bahwa kekuatan utama pidato Presiden Prabowo adalah kombinasi antara visi besar Indonesia dan capaian yang konkret. “Saya beri nilai 99,9. Bukan 100 karena dalam politik tidak ada ruang untuk cepat puas. Namun, 99,9 menunjukkan bahwa arah pemerintahannya jelas dan hasilnya mulai terlihat dalam angka,” imbuhnya.
