Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, seluruh lembaga negara telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pemerintahannya. Hal ini tercermin dari berbagai pencapaian yang telah diraih.
Di bidang hukum, Prabowo menyampaikan bahwa Mahkamah Agung (MA) pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara, dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen.
“Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, yang merupakan capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
“Sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga warga dari Aceh hingga Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta,” jelas Prabowo.
Terkait dengan tenaga hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka meningkat hingga 280 persen.
“Penghasilan hakim Indonesia sekarang berada di atas rata-rata ASEAN dan lebih tinggi daripada penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura,” ucapnya.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa kenaikan remunerasi tersebut harus diiringi dengan kemandirian hakim.
“Pemerintah terus berusaha meningkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim,” tegasnya.
