Politik

Komisi V DPR Desak BMKG Perbarui Informasi Gempa NTT

Jakarta, Maret.id — Komisi V DPR RI mengharapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan informasi terkini setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya memperbarui informasi mengenai potensi gempa susulan dan tsunami untuk mencegah kepanikan di masyarakat. “Kita minta ke pihak BMKG untuk terus mengupdate situasi pasca gempa dan beberapa potensi gempa susulannya,” tuturnya.

Huda menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting, terutama di daerah yang terkena dampak. “Saya kira BMKG harus real time menyampaikan update terus-menerus kepada masyarakat supaya tidak dalam suasana kebingungan,” imbuh Huda.

Ia juga mengajak BMKG untuk memaksimalkan saluran komunikasi yang dapat diakses masyarakat, khususnya di kota dan kabupaten yang menjadi pusat gempa. Huda juga menyerukan konsolidasi seluruh personel dan alat pencarian dan penyelamatan (SAR) selama masa tanggap darurat.

“Temen-temen BMKG kita berharap dalam masa tanggap darurat ini mengkonsolidasikan personel, mengkonsolidasikan alat-alat SAR,” tegasnya. Ia mencatat bahwa ini penting untuk memastikan semua peralatan SAR siap siaga di NTT, terutama di daerah yang dekat dengan pusat gempa.

Huda juga meminta agar pihak terkait melakukan pendampingan bagi masyarakat yang harus dievakuasi untuk menghindari kepanikan. Dia menekankan bahwa tim SAR harus bergerak cepat untuk membantu korban yang tertimbun. “Kami berharap tim SAR sudah langsung ngambil langkah cepat untuk mengevakuasi supaya beberapa korban yang tertimbun bisa secepatnya diselamatkan,” ungkapnya.

Menurut Huda, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, harus siap siaga di bawah koordinasi Basarnas. “Saya kira itu jangka pendek ini, untuk penanganan masa tanggap darurat ini,” tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya pemerintah untuk mendata dan mengonsolidasikan kerusakan infrastruktur untuk perbaikan jangka pendek dan panjang setelah bencana ini. “Mungkin ke depan semua fasilitas infrastruktur yang rusak tentu nanti dikonsolidasikan untuk dibangun baik jangka pendek maupun jangka panjangnya,” pungkas Huda.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button