Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta untuk memastikan alokasi APBN 2027 dilakukan secara merata. Hal ini bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua.
Anggota Komisi XIII DPR, Tonny Tesar, menilai bahwa kebijakan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ia menyebutkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal terbatas perlu menerima alokasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan pelayanan publik.
“Dengan APBN yang mencapai Rp4.000 triliun lebih ini, kami berharap agar sinkronisasi dana fiskal daerah ini betul-betul diperhatikan dalam transfer dana ke daerah,” ujar Tonny usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah tertinggal harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Legislator dari Partai Nasdem ini juga menekankan perlunya sejumlah program prioritas yang penting bagi daerah 3T, termasuk pembangunan puskesmas di setiap distrik dan rumah sakit di setiap kabupaten.
“Presiden memberikan prioritas kepada pembangunan puskesmas di setiap distrik dan juga membangun rumah sakit di setiap kabupaten. Itu menunjukkan bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu bisa merata,” imbuh Tonny, yang merupakan Anggota DPR dari Dapil Papua.
Ia menegaskan bahwa dukungan fiskal harus diimbangi dengan kewenangan yang cukup bagi pemerintah daerah. “Intinya juga bahwa pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya dengan fiskal yang cukup,” tegasnya.
Tonny berharap bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat di daerah. Sebaliknya, anggaran negara seharusnya diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T seperti Papua.
