Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi atas tindakan cepatnya dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Hendri Satrio, pengamat politik, menilai respons ini seharusnya bukanlah suatu yang luar biasa.
“Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah,” kata Hensa, sapaan akrabnya, pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Hensa, yang merupakan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, berpendapat bahwa pemerintah telah menunjukkan kemampuan untuk mengoordinasikan dan mengerahkan sumber daya secara cepat dalam situasi darurat. “Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi tindakan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memantau perkembangan penanganan gempa. Menurut Hensa, hal tersebut penting karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap situasi di lapangan. “Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan,” sambungnya.
Hensa berharap pola respons cepat ini tidak hanya terlihat dalam penanganan gempa NTT. “Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian,” tutur Hensa.
Ia menambahkan, dalam situasi bencana, respons cepat menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang terdampak. Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan di fase awal perlu diikuti dengan konsistensi dalam penanganan setelah perhatian publik mulai berkurang. “Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” ujar Hensa.
Hensa juga mencatat bahwa masyarakat tidak hanya mengamati pernyataan pemerintah pasca-bencana, tetapi juga mengevaluasi seberapa cepat bantuan disalurkan dan seberapa efektif koordinasi di lapangan. “Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa respons ini dapat menjadi contoh dalam membangun kepercayaan publik. “Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian,” pungkas Hensa.
