Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia telah menyiapkan delapan langkah strategis untuk pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-gempa magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu (15/8) pagi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menekankan pentingnya eksekusi cepat dari langkah-langkah tersebut. “Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” ucap Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Langkah pertama mencakup dorongan dari pemerintah pusat untuk enam kabupaten parah terdampak: Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menetapkan status darurat resmi.
Suharyanto menjelaskan bahwa kepastian status darurat ini penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait dapat menyalurkan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya,” tegas Suharyanto.
Sejalan dengan penetapan status tersebut, langkah kedua menekankan perlunya pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. “Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan,” kata Suharyanto.
Langkah ketiga adalah pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere, yang diharapkan dapat mengusung penanganan bencana secara cepat dan merata. “Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana,” kata Suharyanto.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk memastikan seluruh proses evakuasi dan pemulihan berlangsung lancar serta terkoordinasi dengan baik.
