Jakarta, Maret.id — Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penanganan fase tanggap darurat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diselesaikan dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan hal tersebut dalam update mengenai penanganan pascagempa pada Minggu (16/8). “Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan,” kata Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.
Meski demikian, Aam menegaskan bahwa target tersebut bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan. Perubahan target mungkin terjadi jika ditemukan situasi tidak terduga selama proses penanganan bencana.
“Akan tetapi, hasil rapat koordinasi tadi pagi menunjukkan bahwa kita sudah menetapkan target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuk ke fase transisi darurat,” imbuhnya.
Saat ini, status tanggap darurat telah diberlakukan di Kabupaten Manggarai selama 90 hari. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur dalam proses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Penetapan status tanggap darurat untuk Provinsi NTT juga masih dalam proses.
Aam menjelaskan bahwa fokus pemerintah kini adalah pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah mulai melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiel akibat gempa.
“Kita berharap di lapangan pemerintah daerah, dibantu oleh personel dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiel, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujarnya.
Menurut Aam, identifikasi tingkat kerusakan rumah dan bangunan penting dilakukan agar pemerintah dapat mempersiapkan tahapan selanjutnya secara lebih efektif, terutama dalam proses transisi menuju tahap rekonstruksi. “Ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita lakukan dengan cepat dan optimal,” katanya.
Pada hari kedua pascagempa, BNPB mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dengan membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis Lapangan di Maumere. Media Center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana juga telah disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat.
“Kita harapkan ini bisa menjadi Posko Nasional selama fase tanggap darurat berlangsung agar dapat mendampingi pemerintah daerah sehingga fase tanggap darurat ini bisa efektif dan optimal,” terang Aam.
