Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia ditegaskan agar serius menangani masalah pertambangan ilegal. Hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya sekitar 1.000 tambang timah yang beroperasi, termasuk di Bangka Belitung.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menekankan pentingnya untuk menjadikan momen ini sebagai evaluasi menyeluruh. “Penertiban tambang ilegal harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.
Isnur juga menyampaikan bahwa penanganan masalah ini perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan agar langkah penertiban tidak justru menciptakan masalah baru yang melibatkan lebih banyak aparat militer dalam urusan sipil.
“Jadi jangan sampai kemudian ini menimbulkan masalah baru,” ujar Isnur. Ia menilai bahwa instruksi kepada TNI dan Polri untuk memberantas tambang ilegal tidak cukup. Menurutnya, masalah ini berkaitan erat dengan kewenangan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.
Isnur menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal. “Bisa jadi, selama ini TNI Polri adalah beking dalam penambangan ilegal,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar penanganan pertambangan ilegal dilakukan secara lintas sektor. Selain aparat penegak hukum, keterlibatan pemerintah daerah dan kementerian terkait sangat penting.
“Dari situ, instruksi harus diberikan kepada seluruh stakeholder,” imbuh Isnur, juga merujuk kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Menteri Agraria.
Lebih jauh, Isnur menekankan perlunya komitmen untuk mencegah praktik bisnis yang melibatkan oknum TNI dan Polri. Ia mendorong penerapan larangan bagi aparat untuk terlibat dalam kegiatan bisnis secara serius.
“Problemnya selama ini memang ada keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal, ini menjadi masalah besar,” pungkas Isnur.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyoroti isu tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri untuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.
Prabowo mencatat bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. “Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa kehadiran pejabat kepolisian,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026, pada Jumat 14 Agustus 2026.
