Jakarta, Maret.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan kritik tajam terkait terulangnya kasus keracunan makanan yang dialami oleh puluhan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, insiden ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemerintah berjalan tidak efektif. Ia juga menyatakan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menurunkan kualitas makanan.
“Karena di situ ada pemburu rente,” kata Hasto dalam pernyataannya di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, di Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG. “Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP memiliki rekam jejak dalam penanganan gizi masyarakat yang terbukti efektif di berbagai daerah. Ia menjadikan Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya, serta Idham Samawi dan Abdullah Azwar Anas sebagai contoh keberhasilan dalam kebijakan pemenuhan gizi.
Menurut Hasto, keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada kolaborasi dengan warga lokal, bukan hanya sebagai proyek yang tersentralisasi. “Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down,” imbuhnya.
Hasto menyarankan, agar pemerintah pusat berperan sebagai penjamin dan pengawas kualitas, sedangkan eksekusi harus diserahkan kepada partisipasi masyarakat dan UMKM lokal. “Itu kritik dari PDI Perjuangan sejak awal,” pungkasnya.
