Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia telah mengusulkan anggaran belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun.
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif. “Setiap anggaran perlu dipastikan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Handi.
Ia juga menekankan pentingnya arah kebijakan belanja. “Pemerintah perlu memastikan peningkatan belanja diarahkan pada program yang memiliki multiplier effect tinggi,” imbuh Handi. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperbaiki daya beli, serta mengurangi kemiskinan.
Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp735 triliun juga menjadi perhatian Handi. “Keberadaan TKD harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menanggapi defisit RAPBN 2027 yang diperkirakan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Handi mengapresiasi langkah pemerintah menjaga defisit di bawah batas tiga persen. “Namun, pemerintah tetap perlu memiliki peta jalan menuju keseimbangan primer positif,” tuturnya.
Handi menjelaskan, “Disiplin fiskal tidak hanya diukur dari apakah defisit berada di bawah 3 persen, tetapi juga dari kemampuan negara membangun ruang fiskal yang sehat dalam jangka panjang.”
Ia juga memberikan perhatian kepada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). “Rencana revitalisasi sekolah, puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu mendapat dukungan penuh agar dapat direalisasikan pada 2027,” jelas Handi.
“Kualitas sarana, prasarana, serta mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan akan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam hal ini, PKS mendukung rencana pemerintah untuk mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027.
Handi menegaskan pentingnya adanya indikator yang jelas untuk setiap program prioritas pemerintah. “Pemerintah perlu menyiapkan indikator output, outcome, dan impact yang jelas untuk setiap prioritas,” tuturnya.
“Sehingga masyarakat dapat mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan,” pungkas Handi.
