Jakarta, Maret.id — Pakar politik dan militer Selamat Ginting mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak terlena dengan kedekatan politiknya bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Selamat menegaskan bahwa hubungan politik yang dekat tidak selalu berarti sejalan dalam tujuan dan langkah. “Di politik berdekatan belum tentu sejalan. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu,” kata Selamat dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia menekankan pentingnya bagi Prabowo untuk memiliki strategi yang matang dalam menghadapi kekuatan politik yang telah terbentuk selama sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya. Selamat menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk melawan jaringan kekuasaan yang sudah mengakar, sehingga diperlukan langkah politik, hukum, dan ekonomi yang terukur.
Salah satu langkah yang perlu didukung menurut Selamat adalah pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menilai keberadaan satgas tersebut sangat penting sebagai upaya menghadapi oligarki dan menertibkan penguasaan sumber daya alam.
Selamat juga mengingatkan tentang upaya yang mungkin berpotensi melemahkan Satgas PKH. “Ini ada upaya melindungi kroni dengan melemahkan, membubarkan Satgas PKH. Ini bertepatan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Lebih jauh, Selamat menyoroti dinamika politik pada Agustus tahun lalu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintahan saat ini. Ia percaya bahwa berbagai gejolak politik harus menjadi perhatian Prabowo dalam menganalisis peta kekuatan di sekeliling pemerintahannya.
Ia juga mencatat bahwa pidato Prabowo di hadapan DPR RI menunjukkan keinginan Presiden untuk tidak didikte oleh kekuatan tertentu. “Presiden Prabowo terkesan tidak mau didikte. Dia punya cara sendiri,” tuturnya.
Selamat mendorong Prabowo untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap jajaran elite pemerintahan. Ini termasuk kemungkinan reshuffle kabinet dan perubahan di institusi penegak hukum serta militer agar pembenahan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Selamat mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu dipicu oleh masalah politik saja. “Persoalan hukum, ekonomi, dan kekuatan politik dapat saling terkait hingga berujung pada jatuhnya pemerintahan,” tambahnya.
Ia juga meminta Prabowo mempertimbangkan faktor usia dan potensi dimanfaatkannya celah oleh kekuatan lama. Menurutnya, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan dapat terjadi ketika kekuatan politik di sekitar pemimpin mulai bergerak.
Dalam konteks ini, Selamat menilai penting bagi Prabowo untuk memastikan institusi negara beroperasi secara independen dan efektif. Ia juga memperingatkan bahwa KPK dan Polri belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan warisan kekuasaan sebelumnya. “KPK, Polri nggak bisa diandalkan karena warisan lama,” tandasnya.
