Bangladesh Protes Keras Setelah Myanmar Sebut Rohingya Bengali, Ketegangan Memanas!
Jakarta, Maret.id — Bangladesh menyatakan protes keras terhadap pernyataan pemerintah Myanmar yang menyebut komunitas Rohingya sebagai “orang Bengali” dan hanya mengakui sebagian dari pengungsi sebagai calon untuk proses repatriasi. Pernyataan resmi Dhaka menegaskan bahwa klaim tersebut tidak hanya keliru secara faktual tetapi juga bertentangan dengan upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi krisis pengungsi Rohingya.
Reaksi resmi Dhaka
Kementerian Luar Negeri Bangladesh menegaskan kembali bahwa satu-satunya solusi jangka panjang bagi krisis ini adalah repatriasi yang aman, bermartabat, dan sukarela ke negara bagian Rakhine di Myanmar. Pernyataan itu menolak pelabelan etnis yang meniadakan identitas khusus komunitas Rohingya dan menuntut penghormatan terhadap hak mereka sebagai kelompok etnis tersendiri.
Pertemuan diplomatik di ibukota
Md. Toufiq-ur-Rahman, Direktur Jenderal Urusan Myanmar dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh, mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Kyaw Soe Moe, di Dhaka. Pertemuan itu digelar untuk menyampaikan keberatan resmi Dhaka atas pernyataan yang dikeluarkan otoritas Myanmar dan untuk menuntut klarifikasi serta tindakan yang lebih konstruktif.
Perselisihan data dan verifikasi
Diplomat Bangladesh menyatakan sejumlah poin dalam pernyataan Myanmar didasarkan pada statistik yang keliru, antara lain data jumlah pengungsi Rohingya. Dhaka juga menegaskan bahwa data pendaftaran pengungsi yang tercatat dalam sistem lembaga PBB lebih mencerminkan situasi sebenarnya dan menuntut percepatan proses verifikasi berdasarkan instrumen bilateral yang telah disepakati kedua negara.
Tuntutan tentang kategori pengungsi
Bangladesh meminta agar otoritas Myanmar mempertimbangkan secara menyeluruh anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta para pendatang baru yang melarikan diri dari Rakhine setelah kekerasan 2017. Dhaka menilai bahwa pengecualian kategori tertentu dari proses verifikasi akan mengabaikan realitas demografis di kamp-kamp yang selama ini menampung pengungsi Rohingya.
Klaim pihak Myanmar menyebutkan bahwa 308.975 pengungsi telah diverifikasi sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine dan bahwa hanya mereka yang akan dipertimbangkan untuk kembali ketika kondisi keamanan dinilai lebih stabil. Pernyataan tersebut datang dari otoritas yang kini dikuasai oleh militer, dan memicu keprihatinan internasional mengenai standar verifikasi dan jaminan keselamatan bagi calon pemulangan.
Kondisi pengungsi di Cox’s Bazar
Lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya telah bertahan di distrik Cox’s Bazar, wilayah tenggara Bangladesh, sejak gelombang besar pelarian pada Agustus 2017 akibat tindakan militer yang dinilai brutal. Kondisi di kamp-kamp pengungsian tetap menjadi fokus perhatian internasional terkait kebutuhan kemanusiaan, pendidikan, dan perlindungan hak anak.
Bangladesh menekankan bahwa repatriasi harus memenuhi prinsip sukarela dan keamanan primer, serta dilaksanakan dengan jaminan reintegrasi sosial dan akses layanan dasar di wilayah asal. Dhaka juga meminta komunitas internasional terus memantau dan berperan aktif untuk memastikan proses yang transparan dan menghormati hak asasi.
Respons dan langkah selanjutnya
Duta Besar U Kyaw Soe Moe menyatakan akan menyampaikan kekhawatiran yang diajukan pihak Bangladesh kepada otoritas di Naypyidaw, namun belum ada konfirmasi lanjutan mengenai perubahan kebijakan atau percepatan verifikasi. Para pengamat menilai dialog bilateral penting namun belum cukup tanpa adanya keterlibatan lembaga internasional yang dapat memastikan akuntabilitas dan perlindungan pengungsi.
Isu verifikasi, pengakuan identitas etnis, dan jaminan keamanan tetap menjadi batu sandungan utama bagi upaya pemulangan yang berkelanjutan. Sampai syarat-syarat tersebut dipenuhi secara meyakinkan, Bangladesh menegaskan komitmennya untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayahnya sambil terus mendorong solusi diplomatik dan kemanusiaan.
