Jakarta, Maret.id — David Morens, mantan pejabat senior Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi yang terkait upaya menyembunyikan catatan pemerintah tentang penelitian virus corona dan asal-usul pandemi COVID-19. Pengakuan itu disampaikan di pengadilan federal Greenbelt, Maryland, pada 19 Agustus 2026 menurut berkas pengadilan.
Rangkaian Dakwaan dan Pengakuan
Morens sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior di NIAID, lembaga yang dipimpin oleh Dr. Anthony Fauci selama bertahun-tahun. Ia didakwa pada 28 April atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi melawan Amerika Serikat, pengrusakan atau pemalsuan catatan federal, menyembunyikan catatan, serta membantu dan bersekongkol dalam skema untuk menghindari permintaan catatan publik.
Di sidang yang sama, Morens mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pelanggaran dan menipu pemerintah AS. Jaksa menyatakan dia dan orang lain sengaja menggunakan akun Gmail pribadi untuk mengelabui permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA).
Detail Email dan Kanal Komunikasi Pribadi
Bukti yang diajukan termasuk pertukaran email yang menunjukkan upaya untuk memindahkan komunikasi pemerintah ke saluran pribadi. Dalam salah satu email, Morens menyebut ia belajar dari seorang “wanita FOIA” tentang cara “menghilangkan email”.
Dalam pertukaran lainnya, Morens menulis ia dapat mengirim materi kepada “Tony”, yang tampaknya merujuk pada Dr. Anthony Fauci, mantan Direktur NIAID. Ia juga menuliskan bahwa “Tony” terlalu pintar untuk membiarkan kolega mengiriminya hal-hal yang dapat menimbulkan masalah.
Peran dalam Pendanaan dan Dukungan Ilmiah
Catatan yang menjadi pusat perkara berkaitan dengan penelitian virus corona yang mendapat pendanaan AS di Institut Virologi Wuhan, yang pendanaannya dipotong pada 2020 di tengah sorotan atas kemungkinan asal usul laboratorium. Jaksa menuduh Morens dan rekan-rekannya bekerja di balik layar untuk mencoba memulihkan pendanaan tersebut, menolak teori kebocoran laboratorium, dan bertukar informasi nonpublik melalui saluran pribadi.
Morens juga mengakui keterlibatannya dalam skema penerimaan hadiah yang dianggap ilegal, termasuk menerima kiriman anggur dari kepala organisasi nirlaba yang terlibat dalam hibah penelitian terkait Wuhan. Jaksa menyebut Morens membahas kemungkinan menulis komentar ilmiah yang mendukung asal alami COVID-19 sebagai bagian dari upaya untuk “mendapatkan” hadiah tersebut.
Konsekuensi Hukum dan Jadwal Vonis
Atas pengakuan bersalahnya, Morens menghadapi ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan menerima vonis pada 12 November. Pengakuan ini membuka babak baru dalam penyelidikan yang lebih luas terkait bagaimana pejabat dan peneliti menangani informasi dan komunikasi selama pandemi global.
Kasus ini juga menambah tekanan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam debat tentang transparansi penelusuran asal-usul COVID-19 dan tata kelola penelitian yang dibiayai pemerintah. Pihak berwenang akan mempertimbangkan faktor kerja sama dan peran individu dalam menentukan beratnya hukuman saat vonis nanti.
Reaksi Politik dan Pengawasan Terhadap Pejabat
Pengakuan bersalah Morens bertepatan dengan pengawasan yang meningkat terhadap peran Dr. Anthony Fauci selama pandemi, termasuk tuduhan bahwa ia membantu mendanai penelitian berisiko di Wuhan dan menyembunyikan informasi tentang kemungkinan asal laboratorium. Fauci telah membantah tuduhan tersebut dan sebelumnya menghadapi pertanyaan intens dari beberapa anggota parlemen.
Pada pemeriksaan di hadapan komite Senat, Fauci menggunakan hak berdasarkan Amandemen Kelima untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, tindakan yang kemudian memicu keputusan panel untuk menilai adanya penghinaan terhadap Kongres. Tak lama sebelum meninggalkan jabatannya, menurut berkas yang beredar, mantan Presiden Joe Biden memberikan pengampunan luas yang mencakup potensi pelanggaran federal antara 2014 dan Januari 2025, langkah yang turut menjadi bahan perdebatan publik.
Asal-usul COVID-19 dan Ketidakpastian yang Berlanjut
Sampai saat ini, asal-usul COVID-19 masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kepastian mutlak di tingkat internasional. Beberapa badan intelijen AS menilai insiden laboratorium di Wuhan sebagai hipotesis yang layak dipertimbangkan, sementara lembaga lain mempertahankan teori penularan alami dari hewan sebagai skenario paling mungkin.
Pemerintah Tiongkok menolak klaim kebocoran laboratorium dan menyerukan penyelidikan ilmiah yang lebih transparan, sedangkan komunitas ilmiah internasional terus menuntut akses data dan catatan yang lebih lengkap untuk mengurai asal-usul virus. Kasus hukum yang melibatkan komunikasi dan praktik yang dipertanyakan selama pandemi ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai penegasan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian yang berdampak global.
