Jakarta, Maret.id — Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh menteri di Kabinet Merah Putih.
AMI berpendapat reshuffle kabinet sangat diperlukan agar pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Desakan itu muncul di tengah perhatian terhadap isu ekonomi, lingkungan, serta infrastruktur yang dinilai masih jauh dari harapan.
“90 persen menteri gagal? Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau tumbang!” tuturnya Wawan, Koordinator AMI yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut AMI, kinerja beberapa kementerian perlu dievaluasi secara mendalam. Mereka mengutip sejumlah survei yang menunjukkan adanya pejabat di kabinet dengan rekam jejak kinerja yang kurang memuaskan.
Beberapa kementerian yang menjadi perhatian AMI antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Infrastruktur.
AMI menekankan bahwa reshuffle tidak boleh sekadar untuk merotasi jabatan atau pembagian kursi politik. “Perombakan kabinet harus menjadi momentum untuk menghadirkan menteri yang kompeten, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya Wawan.
Aliansi ini juga mendesak agar pemerintah membuka capaian dan target kinerja setiap kementerian secara transparan. “Dengan begitu, publik dapat menilai sejauh mana para menteri menjalankan mandat yang diberikan Presiden,” kata Wawan.
Menteri yang dianggap tidak mampu memenuhi target dan menjalankan mandat pemerintahan harus dievaluasi, tegasnya. AMI menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh menteri di kabinet. Kedua, mengganti menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target.
Ketiga, setiap kementerian diwajibkan membuka capaian dan target kinerja kepada publik. Keempat, memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan kepada elite.
Kelima, jabatan menteri harus dipahami sebagai amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. “Jabatan menteri bukan hadiah politik. Jika tidak mampu bekerja, evaluasi, diganti,” tegas Wawan.
AMI memberikan waktu tujuh hari kepada Presiden Prabowo untuk merespons tuntutan tersebut. “Jika tuntutan AMI tidak direspon dalam 7×24 jam oleh Presiden Prabowo, maka AMI akan turun ke jalan sampai menang,” kata Wawan menegaskan.
AMI menyebut tuntutan ini sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Mereka yakin evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut hadir dalam penyampaian sikap ini, termasuk Wawan dari Universitas Bung Karno, Noval dari Universitas Kosgoro, serta beberapa rekan dari Universitas Jayabaya, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Satya Negara Indonesia.
